Pelabuhan yang ada di Kabupaten Karimun saat ini belum ada yang memadai dalam urusan logistik dan kapasitanya pun masih sangat terbatas. Contohnya pelabuhan bongkar muat yang berada di Balai sudah tidak memungkinkan lagi untuk beroperasi, megingat sempitnya area seperti lahan parkiran, jalan lalu lintas serta dermaganya. Kemudian disana juga terdapat pelabuhan domestik dan internasional yang tentunya dalam pelaksaannya akan terbentur dengan satu sama lain.
Permasalahan ini seperti dilema tersendiri bagi Pemkab Karimun, namun bagaimanapun permasalahan ini harus dicari jalan keluar yang cerdas dan jernih yakni keuntungan bagi semua elemen baik dari pengusaha, pemerintah dan rakyat sebagai pekerja disitu.
Harapan masyarakat Karimun lainnya, agar tidak hanya menjadi penonton sebagaimana yang kita lihat di perairan Costal Area selalu dilaluinya kapal-kapal ukuran besar. Pelabuhan petikemas Malorko yang telah menelan APBN hingga Rp. 300 Milliar tersebut. Harus segera diselesaikan, demi kestabilan perekonomian daerah Kabupaten Karimun yang setiap harinya kian kompetetif dalam dunia perdagangan nasional dan internasional.
Jika fasilitas memadai maka arus barang pun akan semakin lancar dan akan bertambahnya para pengusaha di bidang usaha pelayaran. Sehingga kebutuhan masyarakat akan terpenuhi tanpa adanya pasokan yang menipis. Imbasnya adalah akan menekan inflasi. Harga barang akan stabil dan tidak akan naik yang disebabkan biaya ongkos angkut. Untuk itu fasilitas seperti bongkar muat dan petikemas harus ada dan tidak boleh ditawar lagi bagi Pemkab Karimun terhadap Kementerian Perhubungan.
0 komentar:
Posting Komentar