Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan tema dan jadwal debat Pilpres 2019. Tema ini terbagi menjadi lima sesi menuju, 17 April 2019.
Debat ke 1 : Hukum, HAM, Korupsi, Terorisme, pada 17 januari 2019.
Debat ke 2 : Energi dan Pangan, SDA dan lingkungan hidup, infrastruktur, pada 17 februari 2019
Debat ke 3 : Pendidikan, Kesehatan, Ketenagakerjaan, Sosial dan Kebudayaan, pada 17 maret 2019
Debat ke 4 : Ideologi, Pemerintahan, Hankam, Hubungan Internasional, pada 30 maret 2019
Debat ke 5 : Ekonomi dan kesejahteraan sosial, keuangan dan investasi, perdagangan dan industri, jadwal belum ditetapkan oleh KPU.
Menanggapi konten tema dalam debat tersebut, Direktur Maritim Research Institute (Marin Nusantara) Makbul Muhammad angkat bicara, "saya sangat menyesalkan keputusan KPU yang tidak memasukan maritim dalam konten tema debat pilpres 2019 nanti".
"Iya setelah saya melihat tema dan jadwan yang dipilih oleh KPU, ternyata KPU tidak memasukan maritim dalam konten tema debat pilpres 2019", beber Makbul melalui siaran persnya kepada awak media di Jakarta (Sabtu,05/01/19).
Menurut Makbul, "debat inikan bertujuan agar publik mengetahui penjelasan visi misi dan program calon pemimpin Indonesia 5 tahun kedepan, ya mestinya sektor-sektor strategis negara perlu menjadi bahan perdebatan, seperti KPU memasukan sektor pangan, energi, seharusnya maritim juga dimasukkan".
Lanjut Makbul, "dalam momentum debat nanti pasangan kandidat nomor urut 01 Jokowi-Ma'ruf sebagai kandidat petahana bisa menjelaskan bagaimana capaian kinerjanya dalam membangun kemaritiman Indonesia, apa tantangan dan kendalanya, dan bagaimana kebijakan selanjutnya 5 tahun kedepan ketika pasangan ini terpilih kembali. Bagitupun dengan pasangan kandidat nomor urut 02 Prabowo-Sandi, bagaimana kebijakan kemaritimannya nanti ketika terpilih, apalagi pasangan nomor urut 02 ini belum banyak mengelaborasi bagaimana visi dan program maritimnya".
"Indonesia ini negara berbasis kepualauan dan isu maritim ini sudah menjadi isu strategis dunia, hampir semua negara-negara maju memiliki maritime policy atau ocean policy nya, nah melalui debat ini publik akan mengetahui bagaimana kebijakan kemaritim negara Indonesia 5 tahun kedepan", tegas magister keamanan maritim Universitas Pertahanan ini.
Makbul berharap KPU bisa lebih bijak dalam menentukan konten tema debat yang sesuai dengan letak geografis negara Indonesia, dan mendesak KPU untuk segera merevisi konten tema debat untuk memasukan maritim sebagai konten tema debat nanti, tutupnya.
Sumber : Makbul Muhammad ST., M. Han
0 komentar:
Posting Komentar