Sejumlah Catatan Pilkada Ditengah COVID-19

Pemerintah, DPR dan KPU, Bawaslu dan DKPP melakukan rapat terbatas terkait virus Corona (Covid-19) yang mengganggu pelaksana Pilkada 2020. Akhirnya pelaksanaan Pilkada ditunda, 3 opsipun diberikan KPU melalui mekanisme pelaksanaan diakhir 2020, lalu Maret 2021 dan terakhir September 2021. Opsi ini dinilai KPU sangat tepat dengan segala konsekwensinya. 

Ditinjau dari sudut pandang anggaran, 3 opsi tersebut sangat wajar dilakukan pada bulan September 2021. Jika pun dipaksakan pelaksanaan dilakukan pada bulan Desember 2020 atau Maret 2022. Tentu akan menimbulkan pertanyaan, apa jaminan dana tersebut tersedia setelah dialokasi ke ke penanganan penyebaran virus Corona (Covid-19) ?

Implikasi Akibat Penundaan

4 tahapan penundaan memiliki dampak yang begitu luas. Selain penyelenggara ad hoc kena getahnya, harus dinonaktifkan. Kemudian persoalan calon lewat perseorangan, tahapan verifikasi faktual menjadi tertunda. Untung saja Provinsi Kepulauan Riau dan Kabupaten Karimun tidak ada calon perseorangan.

Namun masalah lain timbul, soal DPT yang akan berubah dan paling vital soal pendanaan Pilkada seperti pertanyaan diatas. Dimana aturan teknis anggaran penanganan ciri Corona dari Kemendagri belum juga keluar. Sama seperti diawal saat NPHD keluar dengan landasan teknisnya ialah Permendagri No 54/2019. Maka pemindahan anggaran ke hal diluar Pilkada tersebut juga harus memiliki landasan hukum yang sama.

Butuh Kepastian Hukum

Ketentuan penundaan Pilkada yang diatur dalam UU Pilkada No. 10/2016 tidak mampu memberikan landasan yang hukum pasti terkait nomenklatur Pemilihan Lanjutan dan Pemilihan Susulan. Sebab penundaan secara nasional berimplikasi terganggunya seluruh tahapan yang dimana berbagai daerah memiliki perbedaan penundaan tahapan.

Karena kebijakan tidak boleh parsial, hanya untuk daerah tertentu saja. Maka KPU perlu menyesuaikan seluruh tahapan termasuk tahapan pungut hitung yang awalnya direncanakan UU Pilkada pada tanggal 23 September. Dengan melakukan perubahan jadwal tahap pungut hitung (tanggal, bulan dan tahun), otomatis hal ini berdampak pada kekosongan hukum untuk merubahnya. 

Tanpa payung hukum yang jelas, sehingga beramai-beramai para penyelenggara Pemilu serta pegiat Pemilu mendukung Presiden Joko Widodo untuk segera menyiapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu). Karena menurut mereka terutama pengamat hukum menilai Perppu lebih pantas, pertama kebutuhan mendesak, kedua kekosongan hukum dan terakhir tidak mungkin berharap parlemen untuk merevisi UU Pilkada, No 10 tahun 2016.

Kenapa harus Perppu ?

Perppu dinilai mampu memberikan kepastian hukum dalam waktu yang cepat, karena tidak mungkin untuk menunggu DPR rapat untuk merevisi UU Pilkada. Sebab Pemerintah tengah memberlakukan aturan Social Distancing serta terbentur juga dengan Prolegnas.

Sehingga Perppu adalah jalan keluar dalam mengatasi kemandekan hukum ditengah penyebaran virus Corona yang begitu masif. Kemudian setelah Perppu terbit, barulah aturan teknis soal tahapan Pilkada melalui produk PKPU akan keluar dan tahapan pun segera dimulai.

Muatan Materi Perppu

Perppu yang diharapkan menjadi sebuah angin segar dalam pelaksanaan Pilkada yang telah ditunda, jangan sampai mudah rapuh dan keropos. Artinya rentan digugat oleh pegiat Pemilu karena ada frasa atau pihak yang merasa dirugikan. Namun ini hanya spekulasi, sebab Pemerintah sudah berpengalaman dalam hal ini, apalagi memiliki waktu tidak begitu sempit tapi lebih dari cukup untuk membentuk produk hukum yang berkualitas.

Kemudian soal jaminan anggaran yang telah dipakai perlu dituangkan dalam materi Perppu tersebut. Sangat krusial sekali dan menjadi kunci sukses dalam sebuah Pelaksanaan Pilkada, seperti dibelahan Indonesia bagian Timur. Dimana salah satu kabupaten hingga kini salah satu penyelenggara ad hoc belum mendapatkan haknya. Sangat miris sekali. Berkaca dari hal tersebut, perlu ada muatan materi soal antisipasi jika macetnya anggaran di daerah.

Rakyat Butuh Pendidikan Politik

Para pegiat Pemilu juga tidak ketinggalan untuk memberikan rekomendasi soal masyarakat yang butuh informasi terkait Pilkada. Media ramai memberitakan soal virus Corona, namun jangan sampai terlupakan informasi serta perkembangan segala dinamika yang terjadi soal Pilkada.

Paling penting adalah Informasi yang mendidik untuk pemilih, karena Pilkada akan berjalan baik jika pemilihnya memiliki pengetahuan lebih serta aktif dari gerakan simbiosis mutualisme tersebut. Kemudian penyelenggara turut responsif jika ada masyarakat ingin mengetahui perkembangan perhelatan Pilkada di daerah. Salah satunya peranan media Humas yang tugas pokoknya untuk tetap menjadi sumber ilmu pendidikan politik untuk masyarakat luas.

Read more »

Menyikapi Perayaan Kelulusan SMA di Karimun

UJIAN Nasional Berbasis Komputer (UNBK)  di tingkat SMA sederajat telah berakhir pada tanggal 8 April 2019. Namun masih banyak kisah dan cerita yang patut kita renungkan setelah berakhirnya Ujian Nasional 2019 tersebut.

Hari kelulusan memang selalu ditunggu-tunggu oleh para pelajar. Khususnya siswa SMA di Kabupaten Karimun Kepulauan Riau. Namun di hari itu pula aksi corat-coret seragam marak terjadi. Serta huru-hara yang dilakukan oleh sebagian para pelajar dengan cara melakukan konvoi kendaraan bermotor. Meskipun di tahun ini pengumuman kelulusan bertepatan pada bulan puasa Ramadhan akan tetapi mereka tetap dengan huru-hara dengan mencoret seragam sekolahnya dan konvoi kendaraan bermotor di jalanan.

Baca juga : Bimbel Gratis PMII

Yang lebih gila lagi, mereka banyak melanggar aturan lalu lintas, hingga ada juga yg sampai menelan korban jiwa. Meski sudah banyak larangan dari kepolisian mengenai konvoi saat hari kelulusan, nyatanya tiap tahun konvoi ini menjadi tradisi.

Seperti di tahun – tahun sebelumnya, fenomena coret – coret baju dan konvoi masih mewarnai cerita para pelajar setelah pelaksanaan Ujian Nasional selesai. Seolah sudah menjadi tradisi bagi para pelajar di indonesia.

Sebenarnya, dari pihak sekolah juga sudah mengupayakan pencegahan agar anak didiknya tidak melakukan aksi corat-coret, konvoi, dan hura hura. Namun sayangnya semua larangan itu hanya sebatas omong-kosong belaka. Kenapa demikian?, tidak adanya sanksi yang tegas membuat para pelajar ini tak merasa takut.

Baca juga : KEPRI Darurat Narkoba !

Coba perhatikan di medsos, hari kelulusan memang seperti menjadi hari hura-hura, bebas melakukan apa saja. Tapi kita jangan berpikiran buruk, walaupun banyak siswa yang rela melepas jilbabnya demi lebih leluasa untuk berhura-hura, namun saya yakin pasti jarang ada yang berpesta, apalagi sudah jelas-jelas dilarang. Yang lebih mengkhawatirkan jika mereka pesta narkoba, mau jadi apa mereka nantinya?.

Kesenangan sesaat yang mereka lakukan ini benar-benar tidak bermanfaat. Yang perlu diingat adalah apa yang akan mereka lakukan setelah lulus ? Jika budaya kita masih buruk dan sikap yang tidak pernah berubah maka para lulusan ini hanya akan menjadi beban negara. Sebab mereka hanya akan menambah jumlah pengangguran di Indonesia. Dan tanpa sadar ia telah melukai hati orang tuanya.

Tak semua orang tua siswa kaya atau mampu, adakalanya sangat minim penghasilan, hingga ia rela hutang membelikan baju si anaknya. Tapi sang anak rela mencoret-coret bajunya tatkala pengumuman kelulusan. Apakah seperti ini jiwa pelajar, guru mengabdi sebagian siswa melukai.

Lalu kemana arah dan tujuan hidup mereka?

Mungkin mereka pikir dengan corat-coret dan hura-hura dapat menentukan jalan hidup mereka kedepannya. Perlu digaris bawahi, bahwa kelulusan bukanlah akhir dari pendidikan, justru ini akan menjadi gerbang utama yang akan menentukan kehidupan selanjutnya.

Bagi siswa SMP, maka mereka akan menentukan sekolah mana yang akan mereka pilih, apakah SMA, SMK, MA, atau mungkin mereka sudah gugur sejak awal untuk melanjutkan sekolah. Bagi lulusan SMA sederajat, ini akan menjadi pilihan yang lebih sulit, sebab walaupun mereka ingin berkuliah namun tidak semua dari mereka dapat berada di perguruan tinggi.

Banyak pilihan yang harus mereka pilih, apakah kuliah di PTN atau mungkin di PTS yang masih mempunyai kualitas. Atau yang lebih parah mereka akan masuk dalam perguruan tinggi abal-abal. Asalkan mereka punya banyak dana, maka kuliah bisa diatur, yang penting dapat ijazah. Dan diantara pilihan nasib yang lain, ada yang melamar pekerjaan.

Mereka akan tahu betapa susahnya mencari pekerjaan di negeri ini. Kesana kemari ditolak, atau jika diterima hanya sebagai OB, helper, security, sales, atau mereka akan masuk ke dalam dunia industri dimana para pengusaha membutuhkan tenaga mereka namun jumlahnya tidak banyak. Dan diantara pilihan terakhir adalah mereka akan mendapat gelar pengangguran.

Sungguh disayangkan jika kita belum bisa merubah budaya yang selama ini sudah menjadi tradisi turun temurun, walaupun sebenarnya kita semua tahu bahwa budaya itu sangat buruk dan tidak membawa manfaat.

Entah sampai kapan negara ini melahirkan lulusan lulusan yang hanya dapat berhura-hura dengan kemampuan biasa-biasa saja. Apakah kita dapat mengakhiri budaya buruk ini? Kita lihat saja nasib bangsa ini 10 tahun mendatang.

Penulis : Bachri Jamal
Ketua Komisariat PMII STIE Cakrawala Karimun

Read more »

Stop Perkawinan Anak Dibawah Umur

Masa remaja dipandang sebagai peralihan antara masa anak-anak dengan masa dewasa. Masa ini dimulai dengan timbulnya perubahan secara fisik, yakni usia sekitar 11/12 tahun, sampai dengan usia 21/22 tahun. Pandangan tradisional lebih mendasarkan usia remaja pada pertumbuhan fisiologis (sampai dengan usia 18 tahun). Masa remaja dapat dibagi menjadi beberapa periode, yaitu remaja awal (12-14 tahun), remaja pertengahan (15-17 tahun) dan remaja akhir (18-21 tahun). Pada masa remaja awal, masih banyak ciri masa anak yang terbawa.

Perubahan fisik yang terjadi dengan cepat, serta pergaulan yang masih banyak bersama dengan teman-teman dari jenis kelamin yang sama. Merupakan remaja pertengahan dari kelanjutan perkembangan masa remaja awal.

Lalu pada masa remaja akhir, tingkah laku remaja sudah lebih dewasa, dan lebih mempersiapkan diri untuk kehidupan yang mandiri. Akan tetapi pada masa kini remaja sudah terbiasa dengan pergaulan bebas dan seks bebas yang mengakibatkan pernikahan dini. Pernikahan yang dilakukan saat wanita masih dibawah umur 16 tahun dan 19 tahun untuk pria.

Pada dasarnya, pernikahan dini banyak terjadi dari dulu sampai sekarang. Seiring dengan berkembangnya zaman dan kemajuan teknologi problem pernikahan dini dimasyarakat sangat banyak terjadi dikalangan masyarakat baik dari kelas atas, menengah, bahkan kalangan bawah.

Seharusnya hal ini tidak boleh terjadi, karena banyaknya masalah sosial dan politik yang melatarbelakangi terjadinya perkawinan anak dibawah umur. Adapun dampak buruk dari perkawinan anak dibawah umur adalah tingginya angka perceraian dimasyarakat.

Selain itu, perkawinan anak berdampak buruk pada kualitas sumber daya manusia Indonesia. Perkawinan anak memaksa anak putus sekolah dan menjadi pengangguran sehingga menghambat program wajib belajar 12 tahun yang dicanangkan pemerintah. Dengan lebih dari 90% perempuan usia 20-24 tahun yang menikah secara dini tidak lagi bersekolah, tidak heran bahwa kualitas sumber daya manusia Indonesia mengalami penurunan.

Lalu masalah lain lagi, perkawinan anak menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Data global menunjukkan bahwa bagi anak perempuan yang menikah sebelum umur 15, kemungkinan mereka mengalami kekerasan dalam rumah tangga meningkat 50%. Selain karena ketimpangan relasi kuasa, para pengantin muda cenderung penuh emosi sehingga gampang emosi.

Kemudian perkawinan anak juga menyebabkan berbagai isu kesehatan. Tingginya AKI (angka kematian ibu) setelah melahirkan disebabkan karena ketidaksiapan fungsi-fungsi reproduksi ibu secara biologis dan psikologis. Karena anak perempuan berusia 10-14 tahun berisiko lima kali lipat meninggal saat hamil maupun bersalin dibandingkan kelompok usia 20-24 tahun, sementara risiko ini meningkat dua kali lipat pada kelompok usia 15-19 tahun.

Selain kesehatan ibu, angka kematian bayi bagi ibu remaja juga lebih tinggi dan 14% bayi yang lahir dari ibu berusia remaja di bawah 17 tahun adalah prematur. Saran penulis, sebaiknya usia pernikahan dalam Undang-Undang Perkawinan seharusnya dinaikkan menjadi minimal 19 tahun, baik untuk laki-laki maupun perempuan.

Kemudian terkahir, sebagai penutup diperlukan pendidikan seks yang komprehensif sejak tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP). Pendidikan ini penting untuk menekankan pada aspek kesehatan reproduksi serta tanggung jawab moral dan sosial. Dengan meraih pendidikan seksual terpadu yang diberikan kepada para remaja dibantu pula dengan dukungan, bantuan dan pengarahan dari orang tua yang menekankan akan tanggung jawab anak laki-laki dan perempuan atas seksualitas dan kesuburan mereka sendiri.

Penulis : Evi Zuraida
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial dan Politik
Kampus : Universitas Karimun

Read more »

Masyarakat Mengeluh Akan Perubahan Dari Mitan ke Gas

Konversi minyak tanah ke elpiji (Liquefied Petroleum Gas) ternyata kedodoran. Daerah - daerah yang menjadi target konversi mengeluh karena tiba - tiba minyak tanah menghilang, jikapun ada harganya mahal karena tidak ada lagi subsidi. Di Kabupaten Karimun banyak rakyat miskin dan pedagang kecil kelabakan karena depo minyak menghilang. Padahal minyak tanah masih sangat di butuhkan rakyat miskin yang tak mampu membeli gas, meski tabung gas berisi 3 kg elpiji sudah diberikan gratis oleh pemerintah.

Kebijakan konversi minyak tanah ke elpiji itu memang bertujuan baik, yaitu mengurangi subsidi minyak tanah untuk keperluan rumah tangga yang nilainya cukup banyak. Tapi sayang, dalam menentukan kebijakan konversi itu akhirnya memberikan problem di masyarakat. Sejak awal, misalnya pemerintah tidak konsisten dalam menentukan kebijakan konversi minyak tanah.

Seandainya saja saat itu kebijakakan konversi minyak tanah ke elpiji terus berjalan, niscaya masyarakat akan lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan energinya. Kompor misalnya, tidak hanya bisa di pakai untuk membakar, tapi juga membakar briket, arang, kayuan - kayuan, arang batok dan lain lain.

Tapi sayang suasana sudah tepat itu tiba tiba berubah secara mendadak. Konversi pemakaian minyak tanah ke elpiji bagi masyarakat kecil niscaya akan menimbulkan banyak masalah. Hal ini terjadi karena beberapa alasan. Pertama, dari aspek fisik. Minyak tanah bersifat cair sehingga transportasinya mudah, pengemasannya mudah, penjualan eceran pun mudah. Masyarakat kecil misalnya bisa membeli minyak tanah hanya 1500 ml sampai 0,5 liter.

Mereka dapat membawanya sendiri dengan mudah. Minyak tanah 1500 ml - 0,5 liter bisa juga di masukan ke plastik, kondisi ini tak mungkin bisa dilakukan untuk pembelian elpiji. Ini karena elpiji dijual pertabung yang isinya 3 kg dengan harga Rp. 25.000,- masyarakat jelas tidak mungkin bisa membeli elpiji hanya 3 kg, lalu membawanya dengan plastik.

Kedua, dari aspek kimiawi. Elpiji jauh lebih mudah terbakar di banding minyak tanah. Secara fisika dan kimia (minyak tanah dan elpiji) tersebut, kita memang kayak mempertanyakan sejauh mana efektivitas dan keamanan kebijakan konversi tersebut. Sejak adanya kebijakan konversi itu, minyak tanah jarang di temukan. Kalaupun ada harganya sangat tinggi sehingga masyarakat tak sanggup membelinya.

Sementara itu, kalau mau beli gas mereka harus membeli 3 kg atau satu tabung elpiji yang harganya berkisar Rp. 25.000,- kondisi ini tampaknya belum di perhatikan oleh pemerintah. Bagi masyarakat kecil membeli bahan bakar Rp. 25.000,- sangat memberatkan, karena penghasilan mereka tiap hari hanya cukup untuk makan sehari, bahkan terkadang kurang. Ini berbeda dengan minyak tanah yang bisa dibeli eceran satu bahkan setengah liter sekalipun. Dari aspek ini kebijakan konversi minyak tanah ke elpiji akan menimbulkan masalah seperti yang di sebutkan di atas.

Pemerintah kurang peka melihat kondisi masyarakat yang ada di Kabupaten Karimun yang sebagian besar penghasilannya pas pasan. Mestinya kebijakan konversi minyak tanah ke elpiji dilakukan secara selektif. Masyarakat kecil tetap di biarkan memilih untuk sementara waktu, apakah menggunakan minyak tanah atau elpiji yang keduanya di subsidi.

Sementara itu masyarakat yang mampu diharuskan memekai elpiji. Untuk itu perlu ada pendataan penduduk miskin yang akurat di tiap-tiap daerah, seperti Kecamatan Karimun, Kecamatan Tebing, Kecamatan Meral, agar pemberian subsidi tersebut TEPAT SASARAN.

Selain itu, ada keluhan dari masyarakat dalam sebuah kunjungan setiap daerah daerah yang konon menurut pemerintah sudah diberi tabung elpiji gratis, saya menemukan keluhan dari masyarakat yaitu dari segi cara pemakaian dan antisipasi masyarakat jika ada masalah pada tabung gas (elpiji) masih kurang, karena masyarakat banyak yang tidak tahu cara menggunakannya dan semestinya harus ada sosialisasi di semua daerah daerah setempat yang ada di kabupaten karimun ini tentang cara penggunaan elpiji dan gas agar masyarakat tidak lagi takut untuk mencoba memakainya.

Dalam kaitan ini, kondisi masyarakat dan daerah daerah yang bersangkutan meskinya di kaji terlebih dahulu oleh pemerintah sebelum menetapkan kebijakan konversi minyak tanah ke elpiji diatas.

Penulis : Adek Saraswati
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial dan Politik
Kampus : Universitas Karimun

Read more »

Analisis Perencanaan Pembangunan di Desa Penarah, Kec. Kundur Utara, Kab. Karimun

Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang memiliki beribu-ribu pulau dan sedikit daratan. Dengan daerah yang banyak, maka pemerintah memberikan hak otonomi yang kita kenal Otonomi Daerah. Pemberlakuan sistem penyelenggaraan pemerintahan Daerah dalam Otonomi sudah sangat lama, yaitu sejak tahun 2001 (menggunakan UU No.22/ 1999 tentang Pemerintah Daerah) dan pada tahun 2004 (menggunakan UU No.32/ 2004 sebagai revisi Undang-undang sebelumnya) sampai sekarang. Dalam dua Undang-undang tentang Pemerintah Daerah tersebut telah diberlakukan sistem desentralisasi.

Dengan adanya sistem ini Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan besar untuk merencanakan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan dalam program pembangunan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat. Di dalam sistem Desentralistik dan Otonomi Daerah, melekat pula kewenangan sekaligus tanggung jawab Pemerintah Daerah untuk secara proaktif mengupayakan kebijakan penanggulangan kemiskinan demi kesejahteraan rakyat.

Tanggung jawab ini merupakan konsekuensi logis dari salah satu tujuan diberlakukannya Otonomi Daerah. Maka dari itu dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah akan sangat bergantung pada kesiapan Pemerintah Daerah dalam menata sistem pemerintahannya agar tercipta pembangunan yang efektif, efesien, transparansi, dan akuntabel serta mendapat partisipasi dari masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahannya.

Sesuai dengan amanat Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah dipandang perlu untuk menekankan pada prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (Good Governance) dan pemerintahan yang bersih (Clean Governance) dalam mewujudkan pembangunan daerah yang Desentralistik dan Demokratis khususnya di Kabupaten Karimun.

Karimun mulai memekarkan wilayahnya untuk menjadi sebuah kabupaten yaitu kabupaten karimun, yang semula sebuah kecamatan. Kabupaten Karimun dibentuk berdasarkan Undang-undang nomor 53 tahun 1999. Pada awal terbentuknya wilayah Kabupaten karimun, wilayah ini terdiri dari tiga kecamatan diantaranya yaitu Kecamatan Karimun, Moro dan Kundur. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun nomor 16 tahun 2001, maka wilayah Kabupaten karimun dimekarkan menjadi 8 kecamatan, dan akhirnya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun nomor 10 tahun 2004 dimekarkan lagi menjadi 9 kecamatan yaitu Kecamatan Karimun, Meral, Tebing, Kundur Kota,Kundur Barat, Durai, Moro, Buru dan Kecamatan Kundur Utara.

Kesuksesan pembangunan kabupaten/kota sangat bergantung kemampuan birokrasi pemerintah dalam menggerakan pembangunan ditingkat desa, karena Desa memegang peranan penting dalam pembangunan nasional. Bukan hanya dikarenakan sebagian besar rakyat Indonesia bertempat tinggal di desa, tetapi desa memberikan sumbangan besar dalam menciptakan stabilitas nasional. Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Desa Penarah merupakan bagian wilayah administratif di Kecamatan Kundur Utara yang sedang berkembang pesat pembangunanya. Maka dalam penyelenggaraan pembangunan di Desa Penarah diperlukan organisasi yang mampu menggerakan masyarakat agar masyarakat Desa Penarah mau berpatisipasi dalam melaksanakan pembangunan desa serta melaksanakan administrasi pembangunan desa. Sehingga pembangunan yang ada di Desa Penarah dapat berjalan secara rasional, tidak hanya didasarkan pada tuntutan emosional yang sukar dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Berdasarkan  hasil penelitian yang dilaksanakan pada perencanaan pembangunan di Desa Penarah Kecamatan Kundur Utara Kabupaten karimun, maka  dapat diinterprestasikan bahwa analisis perencanaan pembangunan di Desa Penarah Kecamatan Kundur Utara Kabupaten Karimun dikategorikan “Cukup Setuju”, hal ini dapat dilihat dari tanggapan responden yang menjawab sangat setuju berjumlah 157 responden atau sekitar 7,40%,sedangkan responden yang menyatakan setuju berjumlah 388 atau sekitar 18,29%, berikutnya responden yang menyatakan cukup setuju berjumlah 814 atau 38,38%, responden yang menyatakan kurang setuju berjumlah 645 atau 30,41% dan yang terakhir responden yang menyatakan tidak setuju berjumlah 117 atau 5,52%.

Hal ini dapat dilihat dari jawaban responden dan berdasarkan hasil riset analisis perencanaan pembangunan di Desa Penarah Kecamatan Kundur Utara Kabupaten Karimun dinyatakan “Cukup Setuju”.

Penulis : Ita Purnama Sari
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial dan Politik
Kampus : Universitas Karimun

Read more »

Bukti Mahasiswa Maritim Ada di Produk Ilmiahnya

Poros Maritim Dunia bertujuan menjadikan Indonesia sebagai negara maritim yang besar, kuat, dan makmur melalui pengembalian identitas Indonesia sebagai bangsa maritim. Banyak sekali aspek yang ingin ditingkatkan dalam upaya mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia.

Paling mentereng adalah revitalisasi sektor-sektor ekonomi kelautan, penguatan dan pengembangan konektivitas maritim. Namun tulisan ini tidak membahas tentang itu secara detail. Sebab penulis lebih tertarik pada peningkatan kualitas dan kuantitas SDM kelautan, karena manusialah yang menjadi objek dan subjek dari segala sesuatu eksitensi dunia ini, sehingga peranannya begitu vital dalam pembangunan indonesia pada platfrom maritim.

Pembangunan Poros Maritim meliputi lima pilar, salah satunya membangun budaya maritim Indonesia. Budaya yang saya artikan sendiri ialah pikiran; akal budi yang sulit dirubah karena kebiasaan. Budaya kemaritiman belum 100 ℅ penuh dilakukan rakyat indonesia, berbagai cara dilakukan pemerintah kita dan rakyatnya. Salah satunya melalui tulisan ini, semoga budaya yang saya maksud mengakar pada semangat kita dalam memajukan maritim di KEPRI, entah apapun itu caranya. Terpenting proses harus dilalui dengan tahap demi tahap.

Saya menilai Pemerintah Daerah kita sudah melakukan sebuah tahapan yang baik, dalam hal ini Dinas Perhubungan Provinsi KEPRI. Harus kita apresiasi, karena telah berhasil memenangkan perkara sehingga berhak untuk memungut retribusi atas pemanfaatan ruang laut pada sidang lanjutan penyelesaian sengketa peraturan perundang-undangan melalui jalur nonlitigasi yang digelar di Direktorat Peraturan Perundangan-undangan Kementerian Hukum dan HAM RI di Jakarta.

Atas kinerja mereka ini perlu kita contohi bersama. Yakni semangat mereka dalam memperjuangkan aspirasi rakyat -salah satu Tri Dharma Perguruan Tinggi- untuk kemakmuran dan kemajuan daerah. Bahkan semangat yang ingin kita contohi secara sadar telah menjemput mereka untuk lebih leluasa dalam mengelola laut KEPRI ini, alih-alih berjuang dalam tataran birokrasi mereka pun nantinya tentu akan perlu masukan dan dari kalangan mahasiswa.

Namun, masalahnya mahasiswa lupa dengan potensi lautan yang ada, jelas sudah ini menjadi sebuah hal yang urgen. Kesadaran tempat yang telah lama diduduki belum terasa, masih banyak orientasi generasi di KEPRI menutup mata dan telinga untuk menyelami laut KEPRI yang kaya ini. Jangan sampai kita yang notabane "anak tempatan" tidak ikut andil dalam memajukan laut hanya karena masalah orientasi.

Kita akui bersama SDM di KEPRI belum memadai untuk menangani persoalan laut, orientasi pembangunan lebih terpusat pada alokasi sumber daya pembangunan di darat. Padahal, dari sisi potensi ekonomi, tidak sedikit wilayah laut menjadi pundi-pundi rupiah. Seperti yang diperjuangkan Pemrov KEPRI barusan saya ulas di atas, persoalan ruang laut. Spesifiknya, lego jangkar yang sekarang sudah resmi dikelola Pemerintah Provinsi KEPRI, disasar akan meraup untung Rp 60 Milliar dan masuk ke PAD.

Jumlah uang yang sebanyak itu, sebaiknya nanti tidak hanya dialokasikan kepada sektor pembangunan di darat tapi tetap memikirkan laut dan SDM KEPRI yang paling utama. Sehingga, PAD dari lego jangkar saja yang ditargetkan 60 Milliar, dengan adanya SDM yang berkualitas nantinya bukan tidak mungkin pemerintah mematok lebih dari itu.

Mau tidak mau, menempatkan laut sebagai prioritas dari pembangunan ekonomi Provinsi KEPRI harus diimbangi dengan pembangunan SDM. Maka saya lebih menitikberatkan pada aspek pendidikan. Dimana laut menjadi sebuah tema besar dalam khazanah keilmuan maritim di indonesia khususnya di Bumi Segantang Lada ini.

Politeknik Maritim yang pernah didengungkan pejabat hanya buaian belaka. Padahal harapan besar tertumpu pada perguruan tinggi tersebut. Agar SDM di KEPRI mampu bersaing dengan daerah lainnya, apalagi mampu mengungguli daerah yang dominannya daratan.

Jika Politeknik yang kita harapkan tidak pernah terjadi, masih ada cara lain untuk membangun daerah ini dari sisi pendidikan. Melalui gerakan persuasif  "gaung" mahasiswa yang mengarah kepada tatanan produk-produk ilmiah di setiap Perguruan Tinggi KEPRI. Seperti diskusi - diskusi, menulis artikel, novel (non ilmiah) hingga kajian ilmiah ; seminar, kuliah umum, riset, skripsi, tesis, disertasi, dsb.

Selain itu, harapannya agar kita tidak miskin karya akan keilmuan maritim.

Sebab selama ini, narasi-narasi ilmiah berkaitan maritim hanya tergolong pada jurusan yang sudah lama kita kenal dengan laut. Misalkan ; Ilmu Kelautan, Manajemen Sumber Daya Manusia, Teknologi Hasil Perikanan, Teknik Perkapalan, Budidaya Perairan, dsb.

Jurusan seperi Hubungan Internasional, Ilmu Pemerintahan, Ilmu Komunikasi, Planologi Pendidikan Guru SD dan jurusan dominan yang mengarah ke tatanan darah sangat sedikit bersingguhan dengan laut. Hal ini bisa kita liat hanya beberapa para pegiat maritim di KEPRI diluar jurusan tersebut tidak lebih hanya eksitensi. Saya fikir kita harus keluar dari zona aman, jadi kegiatan mahasiswa KEPRI sudah menuju ke arah pendidikan maritim bahkan konsep pembangunan konkrit yang targetnya menjadi referensi pemerintah.

Bahkan jauh ke atas pasca mengenyam bangku kuliah, LSM, OKP atau lembaga riset kemaritiman pun menurut sepaham saya tidak ada di KEPRI ini. Padahal, kita dikelilingi perairan yang amat begitu luas dan berdekatan dengan salah satu selat tersibuk di dunia. Artinya daerah ini hanya 4 ℅ saja ditumbuhi tanah dengan harta alam dibawahnya, sisanya 96 ℅ adalah air beserta harta karunnya yang belum tereksploitasi semua.

Akhirnya 5 tahun ke depan keadaan KEPRI akan tetap begini saja. Para pengambil kebijakan di tingkat pusat dan daerah niscaya lebih berorientasi ke darat dari pada sektor laut. Kini, saatnya kita generasi masa depan KEPRI alihkan pandangan jauh untuk bangsa dan daerah ini. Memulai dari orientasi kemaritiman pada produk-produk ilmiah kita, baik itu di tataran kampus atau pun di organisasi.

Sehingga berkorelasi ke arah pembangunan di masa kita mendatang, dari pembangunan yang semata berbasis daratan (Land based development) menjadi lebih berorientasi kepada pembangunan berbasis kelautan (Ocean based development).

Rudi Saputra
Mahasiswa Universitas Karimun
Jurusan Manajemen Kepelabuhanan dan Pelayaran
Pegiat Maritim pada Isu - isu Lokal dan Nasional

Read more »

Perspektif Kepimpinan Dalam Organisasi

Setiap oganisasi memiliki kebutuhan gaya kepemimpinannya sendiri. Tidak bisa disamaratakan begitu saja. Lebih populernya "Setiap Masa Ada Orangnya, Setiap Orang Ada Masanya". Mengisyaratkan kita memanfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk melakukan aktifitas yang berkualitas dan produktivitas

Kesalahan dalam menerapkan prinsip-prinsip kepemimpinan dalam organisasi akan beresiko. Organisasi tidak berjalan efisien atau bahkan tujuan tidak tercapai. Kepemimpinan memiliki prinsip umum, namun figur pemimpin ideal perlu dipandang menjadi lebih kontekstual sesuai dengan lingkungan dimana dia berada.

Kepemimpinan yang ideal diharapkan mampu memuaskan anggota dan publik. Kini, pada aspek keorganisasian telah banyak di beberapa forum, seminar, dan diskusi yang berkembang mengupas secara tajam arti kepemimpinan dalam organisasi. Hanya saja memang, menjadi perhatian luas terfokus kepemimpinan masih pada pemimpin ranah politik.

Akibatnya pemimpin ada kecenderungan digambarkan orang yang lihai berorasi, berpidato, bercitra di atas panggung. Padahal kita mungkin bukan hidup di lingkungan politik saja.

Ada kalanya kita mencontohi gaya Rasullullah SAW dalam memimpin umatnya. Hanya sedikit yang ingin paparkannya disini. Yaitu, kelihaian beliau ketika sukses menjadi seorang pengembala kambing.

Hikmahnya, Rasulullullah mudah mengatur manusia kelak saat menjadi seorang nabi. Dan perlu diketahui pula, hampir semua rasul/nabi melakukan hal yang sama menjadi pengembala domba/kambing.

Sejalan dengan konsep Rasulullullah. Bapak Pendidikan Indonesia juga memberikan sebuah ajaran yang sangat masyur dalam dunia pendidikan nusantara. Yakni Tut Wuri Handayani, merupakan salah satu dari tiga prinsip filosofi kepemimpinan yang di ajarkan oleh Ki Hajar Dewantara.

Semboyannya tersebut dituliskan dalam bahasa Jawa yang aslinya "Ing ngarsa sung tulada, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani."

Sejak diresmikan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, 6 September 2017, No 0398/M/1977 dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013.

Pencantuman semboyan ini merupakan penghargaan dan penghormatan terhadap Bapak Pendidikan, Ki Hajar Dewantara dalam upaya melaksanakan sistem pendidikan indonesia.

Sungguh konsep lokal yang memiliki perspektif global. Tokoh dunia sekaliber Nelson Mandela saja, seakan mengadopsi filsafat Ki Hajar Dewantara. Dalam otobiografinya, ia mengungkapkan :

“It is better to lead from behind and to put others in front, especially when you celebrate victory when nice things occur. You take the front line when there is danger. Then people will appreciate your leadership.”

Memang pada akhirnya, para pemimpin yang berada di barisan belakang harus bisa menerima konsekuensi bahwa dirinya bisa tidak mendapatkan kredit apa-apa dari capaian tersebut. Pemimpin di belakang punya resiko tidak terlihat eksistensinya.

Melihat peta politik indonesia saat ini yang berdasarkan study empiris terhadap organisasi yang telah saya lalui belakangan ini. Bahwa pemimpin bukan hanya selalu ada di depan, namun di semua sisi termasuk memimpin dari sisi paling belakang.

Di situasi politik bangsa menuju Pilpres 2019, hadir beragam serangan dengan formasinya yang unik bin ajaib. Di dukung teknologi yang mempuni membuat pertarungan menjadi hangat dan penuh hiruk pikuk.

Lalu, muncul pertanyaan untuk para organisatoris yang kelak akan menjadi politikus. Sanggupkah kita menjadi orang seperti itu yang kita sebut negarawan ?

Masih adakah pemimpin bangsa yang rela berada di belakang dengan tetap memiliki komitmen teguh memajukan bangsa tanpa berambisi menonjolkan ego diri selalu ingin di depan/berkuasa?

Read more »

Sekedar Analisa 'Warung Kopi'

Semangat ganti presiden sudah seperti domino yang berjatuhan, virusnya kemana-mana bahkan hingga ke daerah. Kabupaten Karimun khususnya walau belum merasakan dampak yang begitu berarti tapi melejitnya perkembangan hastag #2019 ganti presiden seolah menjadi santapan sehari-hari bagi warga Karimun.

Khususnya berita, beberapa channel TV heboh dengan hastag tersebut hingga kaos 2019 ganti presiden. Untung saja kaos itu belum menyebar ke Kota Bumi Berazam ini. Baiklah, kini kita lupakan hastag dan kaos itu, mari kita intip dari sisi politisnya terhadap apa yang telah digaungkan oleh pusat.

Kita mula dari daerah. Entah apa yang melatarbelakangi perayaan hari Isra Mi'raj yang dihadiri oleh Dr. KH. Tengku Zulkarnaen, MA di Masjid Baiturrahman, Teluk Air, Kec. Karimun. Sebagai penceramah di dua lokasi masjid yang berbeda, semoga saja -sembari berharap lebih- bukan efek dari hastag dan kaos yang memboming di seluruh masyarakat indonesia tersebut.

Namun satu hal yang pasti ini seperti pertanda alur politik dalam kancah pemilu 2019 nanti. Baru sekedar asumsi penulis, sebab ditinjau dari fakta secara generalisasi dalam melihat situasi peta politik indonesia serta substansial isi materi ceramah yang disampaikan oleh Wakil Sekretaeis Jenderal (Wasekjen) Majelis Ulama Indonesia (MUI) tersebut.

Shubuh Senin itu penulis menghadiri ceramah beliau tapi Minggu Isya tidak sempat. Tak ubahnya di layar kaca Indonesia Lawyers Club (ILC) dalam channel TV One, nada berapi-api merupakan ciri khas beliau yang sering muncul di layar TV ini. Namun tak sedikit pula para jamaah tertawa geli dibuatnya bahkan sampai menggangguk seakan mengatakan sepakat apa yang telah dikatakan ulama asal Riau ini.

Menurutnya jika di dalam keluarga masih ada anggota keluarga yang meninggalkan sholat, misalkan 1 orang saja dari total 4 jumlah keluarga. Maka yang 3 mendirikan pondasi agama dan 1 ini akan menghancurkan pondasi agama. "Sholat sebagai tiang agama maka orang islam wajib mendirikannya. Kalau pondasinya hancur maka hancur la suatu bangsa." Ujarnya.

Tambahnya lagi, pemimpin indonesia ke depan harus sholeh sehingga bisa menyelesaikan persoalan bangsa yang berkaitan erat dengan agama. "Pemimpin indonesia ke depan harus sholeh." Tegasnya kepada jamaah.

Menurutnya lagi, banyak UU yang harus diselesaikan tapi molor. Katanya "Contohnya dalam UUD Pasal 33 Ayat 2, dikatakan bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Jadi yang menginisiasi waktu itu adalah Muhammadiyah dan ormas lainnya, mereka menggugat ke MK. Menang, tapi sampai sekarang tidak ada hasilnya. Kemudian UU Pornografi jugak belum terbit."

Namun ceramah yang banyak mengandung ilmu itu tidak sebanding dengan banyaknya jumlah jamaah yang hadir. Sayang sekali, bahkan persoalan pemimpin adalah penting dan genting. Terlebih indonesia yang saya yakini sedang mengalami krisis pemimpin, merosotnya politik santun, degradasi moral dan perlunya urgensi politik yang bermartabat lagi santun.

Barangkali penilaian saya bahwa Wasekjen MUI ini adalah ustad yang penuh dengan siasat politik ulung guna menuju politik indonesia berkeadaban. Sebelumnya, perlu digaris bawahi dalam arti 'politik' yang luas, yakni mempengaruhi orang demi tujuan kemahsalatan umat. Meski yang saya yakini ini belum tentu fakta, sekali lagi asumsi ini hanya penilaian saya secara bukan kasat mata, notabanenya adalah pengamat biasa yang lebih tepat disematkan sebagai ahli analisis 'warung kopi'.

Read more »

Pandangan Mahasiswa Terhadap DPD dari Parpol

Dulu dari tahun 1999-2002 terjadinya amandemen UUD 1945 menjadikan badan perwakilan di Indonesia mengalami perubahan,  yang semula menganut monokameral menjadi bicameral atau dua kamar, yang terdiri dari DPR yang mewakili partai politik dan DPD yang mewakili kepentingan daerah.

Lembaga Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang memiliki total 132 anggota ini berfungsi untuk memperjuangkan aspirasi daerah bukan aspirasi partai politik (parpol). Tentunya hal ini akan tereduksi jika kehadiran anggota DPD dari parpol.

Nah, ada yang menarik dari ini semua. Salah satu pimpinan DPD RI pernah mengatakan banyaknya anggota yang bergabung dengan partai politik, justru semakin menguatkan aspirasi penguatan DPD karena bisa menyampaikan aspirasi melalui fraksi.

Rasa kekhawatiran saya pun muncul, jika DPD dihuni terlalu banyak kader parpol. Kondisi ini bisa jadi melemahkan komitmen anggota DPD untuk penguatan lembaga. Sebab, persaingan dan kepentingan akan lebih menonjol dengan ganjalan dari parpol.


*Semangat Demokrasi Ternodai
Merujuk pada Pasal 247 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3), anggota DPD terdiri atas wakil daerah provinsi yang dipilih melalui pemilihan umum.

Karena dibentuk sebagai penyeimbang dari DPR selaku representasi politik. Sehingga, jika DPR menyimpang dari kehendak publik, DPD bisa tampil sebagai penyeimbang, mengingatkan DPR. Ini yang belum banyak kita sadari bersama.

Sejatinya, anggota DPD yang bekerja secara mandiri tidak dipengaruhi oleh kepentingan lain. Padahal kalau kita lihat DPD sangat strategis dalam memperjuangkan daerahnya. Mereka murni untuk kepentingan daerah, terutama mengenai SDA, pemekaran, dan ekonomi.

Dengan masuknya sejumlah anggota DPD sebagai anggota parpol bakal mengubah substansi dari pembentukan DPD itu sendiri.

Acapkali masyarakat di daerah, serta masyarakat adat dan kelompok minoritas sedikit tersentuh oleh partai politik yang memiliki wakil di DPR. Jadi Logika sederhananya, DPD dibentuk sebagai penyeimbang saluran aspirasi rakyat di daerah yang tidak terserap di DPR.

Karena sudah diisi dari DPR maka akan terjadi overload jika DPD tetap dari parpol. Lalu bagaimana bisa mengurusi otonomi daerah jika kepentingan parpol lebih besar dari pada daerah ? Sehingga idealnya memang harus diisi oleh tokoh-tokoh daerah, bisa juga dari tokoh adat, atau tokoh masyarakat.


*Kilas Balik
Sebelumnya kita ketahui pemilihan anggota DPD pada Pemilu 2004 lalu sudah baik karena anggota DPD berasal dari calon perseorangan yang bukan merupakan anggota partai politik. Namun, kemudian UU Pemilu direvisi, sehingga mulai Pemilu 2009 anggota DPD bisa berasal dari anggota partai politik.

Sangat riskan melihat kenyataan sekarang. Kini regulasi tersebut sama halnya dengan Pemilu 2019 mendatang. Hal ini bisa kita lansir di Web mengenai konfirmasi dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Kemendagri, Komisi II DPR, dan KPU RI di gedung DPR RI Senayan, Jakarta pada Selasa, 13 Maret 2018.

Dalam rapat tersebut disebutkan bahwa nantinya kader parpol tidak harus mundur jika ingin mendaftar ke KPU sebagai calon anggota DPD. Nantinya, peraturan itu akan dimuat dalam Peraturan KPU (PKPU) yang akan diundangkan ke Kementerian Hukum dan HAM dalam waktu dekat.


*Pasal Krusial
UU MD3 memang tidak memuat larangan anggota DPD diisi oleh unsur politik. Hal itu juga dikuatkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 10/PUUIV/ 2008 atas uji materiil Pasal 16 dan 67 Undang-Undang (UU) 10/2008 terhadap UUD 1945, yang memperbolehkan kader parpol menjadi anggota DPD.

Sangat tak elok sekelas MK memutuskan UU yang rawan tersebut. Bahkan guru besar Hukum Tata Negara, UI Satya Arinanto pun menyayangkan saat UU tersebut dibawa ke MK, justru dimuntahkan karena dianggap diskriminatif.

Kendati demikian, aturan yang membatasi kewenangan anggota DPD memang perlu kita disikapi dengan serius. Khususnya kaum intelektual lagi negarawan. Pasalnya, frasa yang dimaksud dalam Pasal 22d UUD 1945 'ikut membahas' terkait sejumlah pembentukan rancangan undang-undang hanya pembatasan anggota DPD tidak ikut membahas dalam paripurna DPR.

Frasa 'ikut membahas' harus dalam frasa satu sampai akhir. Artinya anggota DPD hanya tidak ikut memutuskan dalam paripurna.

Terkait peningkatan peran dan kewenangan DPD, mengingikan peningkatkan kewenangan DPD dalam penyusunan undang-undang. Harus kita akui, bahwa kewenangan DPD tidak sebesar dengan kewenangan yang dimiliki oleh DPR.

Namun, bila UU-nya diatur secara maksimal akan menjadi lebih baik. Seperti ditingkatkannya peran dan wewenang DPD yang setara dengan DPR. Hal ini sebenarnya bisa terealisasi, jika segera mengagendakan perubahan kelima UUD 1945.

Sepertinya kita lupa di awal tadi, dimana yang membuat UU tersebut adalah orang partai, maka wajar saja. Nama juga orang partai semua tentu mau di ambilnya. Tapi bagaimana dengan nasib perseorangan yang tidak memiliki partai, seharusnya ini yang di pahami oleh DPR dan Pemerintah selaku yang mengesahkan UU.

Kemudian mari kita menganalisa aktivitas DPD sebagai senator. Sangat tidak masuk akal jika DPD digaji dari uang rakyat untuk mengurus daerah, jika sewaktu-waktu mereka lebih banyak ngurus partai, bagaimana dengan anggarannya seharusnya untuk mengurusi rakyat dan daerah.

*Bukan Untuk 2 Periode.
Ada yang menilai hal itu dilakukan untuk mendukung presiden yang lama, saya katakan sah-sah saja penilaian ini. Namun sepertinya pernyataan tersebut dapat dipatahkan jika melihat para legislatif dari oposisi tidak pernah mengarah kesana.

Hal ini diperkuat oleh ucapan Fadly Zon, politisi asal partai Gerindra yang getol mengkritik pemerintah. Bisa kita lansir sendiri di Web. Detiknews yang dirilis pada tanggal 26/4/2017.

Diketahui, ia menolak dan mengatakan aneh saat Pansus RUU Penyelenggaraan Pemilu mengusulkan rekrutmen calon anggota DPD 2019 melalui panitia seleksi (pansel).

Wakil Ketua DPR tersebut mengatakan kepada Ketua Pansus Pemilu DPR Lukman Edy. Usulan dari pemerintah itu tidak sejalan dengan prinsip demokrasi dan atas dasar apa pansel nantinya akan memilih anggota DPD.

Tapi faktanya, afiliasi anggota DPD kepada parpol memang sulit dihindari. Namun, bukan berarti infiltrasi parpol di DPD dibiarkan begitu saja. Sehingga berbondong-bondongnya anggota DPD menjadi kader salah satu parpol tetap tidak bisa dielakkan.


*Pandangan Pengamat.
Kini kita ketahui tugas DPD bertambah berat, mereka akan melakukan pemantauan dan evaluasi atas RUU Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah demi melakukan percepatan pembangunan daerah di segala lini. Untuk itu mari kita lihat pandangan pengamat terkait DPD dari parpol.

Komite Pemantau Legislatif Syamsudin Alimsyah mengatakan jika bergabungnya anggota DPD ke parpol tak ubahnya pengkhianatan amanat rakyat. Menurutnya, padahal hanya DPD satu-satunya ruang representasi independen di parlemen.

"Ini adalah bentuk sarana kepentingan publik untuk kepentingan golongan. Dan bentuk pelanggaran etika politik yang sangat nyata," tegas Syamsudin.

Lebih tegasnya lagi, keluar dari ucapan Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW Donald Fariz. "Ini bukan soal anggota DPD masuk partai apa tidak. Tapi soal perkara demokrasi, ini harus sehat. Anggota DPD bukan representasi dari parpol tapi representasi wilayah."

Read more »

Merangkul Kawula Muda Demi Keutuhan Demokrasi NKRI

Menjelang Pemilu 2019, perpolitikan di tanah air akan mengalami perubahan yang signifikan. Hal ini ditandai dengan bonus demografi yang terjadi serta konstelasi politik yang berubah tiap pemilu. Lalu tensi yang tinggi juga dapat memicu masalah sosial seperti SARA, hoax dan politik praktis.

Semua ini akan menimbulkan kecenderungan semua orang merasa gerah dengan pemberitaan yang terkesan seperti sedang perang urat saraf di media bahkan bisa jadi dunia nyata sekalipun. Di tambah lagi dengan kebosanan akan hiburan televisi dalam pemberitaannya mempertontonkan pertikaian antar elite politik dan para kontestan pemilu 2019. Kondisi ini diperkirakan akan menjatuhkan bangsa indonesia pada titik nadir demokrasi, bila tidak diantisipasi sejak dini.

Masyarakat secara luas di artikan sebagai komunitas karena terdiri dari berbagai orang "kawan" yang terjemahan dari kata society (inggris), bila di latinkan menjadi society. Saya ingin mengajak pembaca untuk menyelami makna salah satu ilmu cabang filsafat yang kita kenal dengan istilah aksiologi, artinya manfaat dari pengetahuan tersebut. Bahwa secara aksiologi keprihatinan saya timbul guna membangkitkan daya fikir kritis rakyat indonesia dalam menanggulangi pra maupun pasca bencana sosial yang bisa saja melanda kontestasi politik indonesia.

Kemudian, hemat saya. Tugas kita yang konsen akan keutuhan demokrasi indonesia, khususnya para pegiat demokrasi menjadikan hal semua ini sebagai tantangan agar para kawula muda khususnya bisa beranjak dari pemilih skeptis menjadi partisipasi aktif lagi kritis. Malah lebih baik lagi hasil yang ditimbulkan dapat mengurangi penyakit akut alergi politik.

Read more »

KEPRI Darurat Narkoba

Seperti yang kita ketahui bersama, peredaran zat adiktif tidak mengenal umur. Muda atau tua, anak kecil atau orang dewasa semua pasti akan terkena limbas dari bahaya jika menggunakan Narkoba.
Menurut mantan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Budi Waseso indonesia sudah darurat narkoba sejak tahun 1971 di era presiden RI ke-2 Soeharto.

Sudah selayaknya pemerintah lebih serius dalam menangani masalah ini. Bukan sekedar mendengungkan jargon perang terhadap Narkoba atau Napza. Tapi lebih dari itu, rakyat merasakan dampak langsung dari keseriusan menanganinya. 

Di indonesia tidak ada satu daerah yang terbebas dari barang berbahaya ini, pengaruhnya sudah menyentuh setiap lini di daerah. KEPRI salah satunya, baru-baru ini di bulan Februari ditemukan sabu dari berbagai sudut kota Batam. Serta penangkapan sabu 19 Kg di Pulau Buru, Kab. Karimun.

Kemudian yang lebih menggemparkan rakyat KEPRI, TNI AL berhasil menangkap kapal Sunrise Glory asal Taiwan berbendera Singapura di Selat Philips yang membawa 1 ton sabu, total sabu yang diangkut kapal ini berjumlah 3 ton, namun 2 ton lainnya sudah diturunkan di tempat lain.

Lalu kapal pembawa sabu asal Taiwan, KM 61870 di perairan Karang Banteng, Anambas juga di cegat tim gabungan, dalam lambung kapal terdapat 81 karung sabu yang berat totalnya mencapai 1,6 ton.

Semangat pengungkapan kasus narkoba semakin meninggi dikalangan penegak hukum di KEPRI, tapi di lain hal ini menjadi suatu pertanda ancaman besar untuk menyelamatkan generasi di daerah yang berjuluk Bumi Segantang Lada ini.

Ironinya dalam pengentasan penindakan di lapangan terhambat dengan berbagai persoalan. Dimana intruksi presiden Joko Widodo yang ingin menindak tegas dengan menembak pengedar narkoba dinilai melanggar HAM dan kurang efektif. Ini pula dikecam oleh Direktur LBH Masyarakat, Ricky Gunawan yang kerap menangani kasus hukum pengedar dan pengguna narkoba.

Melihat masalah ini artinya belum ada solusi nyata dari pemerintah selain intruksi presiden tersebut, walau bagaimana pun petugas telah memiliki panduan sendiri dengan aturan hukum yang jelas.

Nampaknya dalam penuntasan masalah narkoba ini masih menjadi polemik, satu sisi intruksi presiden sebagai efek jera bagi tersangka namun di sisi lain hal ini bertentangan dengan pelanggaran HAM. Saya fikir biarlah HAM berjalan dengan baik tanpa ada yang mengganggunya demikian juga dengan penindakan narkoba yang tidak terbentur dengan produk hukum lainnya di indonesia.

Dari data BNN KEPRI kita bisa melihat angka pengguna narkoba mengalami penurunan, pada tahun 2011 peringkat 2 se-Indonesia, sekarang diperingkat 16 pada tahun 2017. Meskipun menurun pencegahan akan narkoba harus tetap dilakukan sedari dini.

Penggunaan narkoba di indikasikan akan mengalami peningkatan khususnya dikalangan pelajar karena maraknya narkotika jenis baru. Peredaran narkoba jenis baru inilah yang menyasar kalangan pelajar dan mahasiswa dengan motif penggunan narkoba yang kini beragam. Hal tersebut menjadikan dilema orang tua atau masyarakat bagaimana cara menanggulangi narkoba yang benar.

Solusi Nyata.
Mendorong pemerintah daerah untuk membuat pusat rehablitasi untuk anak-anak, selama ini di KEPRI hanya ada di Kota Batam. Contohnya di Kab, Karimun. Potensi penyalahgunaan narkoba terhadap generasi begitu besar. Bagaimana jika pihak keluarga ingin mengunjungi korban rehab, tentu harus menyembrangi Kota Batam.

Selain itu juga bisa membuat sosialisasi yang lebih mengena ke hati masyarakat, melalui tulisan, poster dengan berbagai media seperti spanduk, baleho bahkan videotron yang ada di sudut kota. Di samping peningkatan iman dan taqwa terus diupayakan dengan melaksanaan perlombaan MTQ berbagai level. Pencegahan dini terhadap narkoba tidak boleh dipandang sebelah mata.

Paling mudah dilakukan untuk kalangan pelajar ialah membuat lomba menulis bertemakan narkoba, serta membentuk Satgas di sekolah, kampus dan berbagai organisasi kepemudaan yang anggarannya bukan saja dari negara tapi juga melibatkan dana CSR di perusahaan yang ada di daerah lainnya di KEPRI.

Dan terakhir, pernyataan bahwa KEPRI Darurat Narkoba hingga kini belum juga di dengar dari suara PEMPROV KEPRI. Akankah ini menjadi sebuah tolak ukur tidak berdayanya pemerintah daerah dalam menghadapi serangan narkoba ? Atau barangkali penuh kehati-hatian untuk mengeluarkan suatu kata dari mulut para raja. Sebab satu kata bisa menjadi kemujuran atau malah mendatangkan bala terhadap politik si raja.

Rudi Saputra
Wakil Ketua II Bidang Eksternal

Read more »

Kenyataan Politik Yang Ada

Parizal, Ketua PC PMII Kabupaten Karimun 2015-1016

Tepatnya pada pasca reformasi tahun 1998 tentu menjadi masa dimana tongkat demokrasi di Indonesia resmi ditancapkan. Mundurnya Presiden Soeharto dari jabatannya di kursi kepresidenan menandakan telah dimulainya kehidupan baru dunia perpolitikan di negeri ini. Tentu harapan dari berbagai kalangan akan terciptanya kehidupan politik nasional yang demokratis begitu kuat tertanam dalam pikiran masyarakat. Semangat politik saat itu diwujudkan melalui pendirian partai politik yang jumlahnya puluhan. Semua berlomba untuk mengisi kevakuman pemimpin nasional.
Di dalam ilmu politik, partai politik ialah sekumpulan orang-orang yang terikat oleh ideologi tertentu dan mempunyai tujuan kolektif untuk memenangkan pertarungan kekuasaan melalui pemilihan umum.

Menjadi penguasa adalah utama didirikannya sebuah partai politik. Serta Menurut kutipan di Wikipedia Partai politik di Indonesia adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pengertian ini tercantum dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Sebagai agen dari demokrasi, partai politik mempunyai tugas yang tidak mudah. Selain mempunyai tujuan pertama untuk memenangi pertarungan perebutan kekuasaan. partai politik mempunyai tanggung jawab besar untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat banyak, mengawal dan mensosialisasi kebijakan-kebijakan pemerintah serta sebagai wadah kaderisasi pemimpin melalui tahapan rekrutmen politik. tanggung jawab ini memang penting untuk bisa dipikul dengan baik oleh partai politik. Jika proses demokratisasi di Indonesia benar-benar bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Akan tetapi dari pengamatan dan dugaan saat ini pada kenyataannya Partai sangat jarang melakukan pendidikan politik rakyat baik mengenai politik sebagai “Democratic Bargaining” yang memunculkan pemenang dan yang kalah dalam pembuatan keputusan atau pemilu. Akibatnya pasca pemilu kadang terjadi gesekan atau konflik di dalam masyarakat. Rakyat tidak diajari untuk menjadi partisipan politik yang sukarela, melainkan dimobilisasi, antara lain dengan politik uang ataupun gratifikasi.

Rakyat tidak dididik untuk menjadi warga negara yang demokratis yang bukan saja siap menerima kekalahan, tetapi juga tidak disiapkan untuk berpartisipasi aktif di antara dua pemilu dan tidak dididik untuk memahami sistem politik yang ada. Terkadang rekrutmen didalam politik berlangsung secara amburadul, ad hoc, dan tidak disiapkan secara matang karena pengkaderan politik tidak berlangsung secara baik.

Ini menyebabkan terjadi asal comot calon anggota legislatif yang tidak melalui sistem rekrutmen dan kaderisasi yang matang. Rekrutmen politik atas dasar pemilikan uang, dinastiisme, popularitas hingga kader-kader politik yang berpotensi sulit untuk berkembang. Tentu ada baiknya regenerasi kepemimpinan secara demokratis dan alamiah yang memiliki ideologi yang diperjuangkan dalam kebijakan-kebijakan publik. Menjadikan para politisi partai menjadi politisi yang lebih berintegritas dan mampu memperjuangkan kebutuhan rakyat.

Mohon maaf segala kesalahan opini ini, saya terima kritik dan sarannya.Terima Kasih

Read more »

Inikah Sang Penguasa ?

 
Rezim-Rezim kini sangat berbahaya
Di mana, kebebasan berdemokrasi di intimidasi oleh sang penguasa
Dimana rakyatnya menjerit untuk mendapatkan pekerjaan
"Indonesia Tanah surga" katanya. Tetapi kolam susunya ternyata dirampas
Dicuri oleh orang-orang aseng ! 

Sang penguasa lebih berpihak kepada orang asing dari pada orang pribumi
Negeri ini seakan-seakan tergadai
Dimana keadilan tak lagi di perjuangkan
Di mana hukum dikerdilkan
Di permainkan oleh sang penguasa
Yang seharusnya berlaku kepada wong cilik !

Ironis tapi fakta 
Ribuan manusia kerdil berlomba-lomba menyerbu indonesia
Untuk mengeruk kekayaan sumber daya alamnya
Sang penguasa berpura-pura
Palingkan mata dan tutup telinga
Seakan-akan melihat tetapi mines 
Seakan-akan mendengar tetapi pekak 

#121 
#PMIIsalampergerakan

By : Sofian

Read more »

Mahasiswi Selain Berprestasi Juga Harus Memiliki Pengalaman Berorganisasi

Keterlibatan seseorang dalam organisasi baik yang berbentuk organisasi formal maupun informal, didasari keinginan untuk memperoleh sesuatu seperti : keinginan untuk menambah pengetahuan, mengembangkan diri, atau sekedar memperluas jaringan pertemanan belaka dan memudahkan mencari pekerjaan di masa mendatang.

Jika kita mengamati, banyak sekali muncul organisasi di semua kalangan. Saya bersyukur melihat kecenderungan yang tampak di kampus Universitas Karimun saat ini, khususnya pada organisasi kemahasiswaan, perempuan telah mau masuk ke dalam sebuah sistem organisasi.

Sebagai mahasiswa saya melihat banyak perempuan yang terlibat di organisasi. Contohnya di organisasi yang sedang saya jalani yakni Hima MKP. Namun kebanyakan mereka hanya menjadi bunga-bunga atau penggembira, mereka tidak menempati kedudukan yang cukup penting dalam organisasi. Mungkin ini hal baru bagi mereka, dan juga bagi saya yang masih banyak belajar dalam berorganisasi. Namun kini saya cukup berbangga jika melihat sudah ada satu dua perempuan yang mau menduduki posisi ketua dalam organisasi.

Walaupun belum seperti yang diinginkan, dalam arti belum begitu banyak jumlahnya, kita patut mengancungkan jempol kepada perempuan-perempuan yang berani memilih untuk berorganisasi. Karena dari pandangan kasat mata saya, mahasiswa perempuan dalam mengembangkan dirinya masih sedikit dengan ruang yang terbatas. Otomatis peluang dalam mencapai segala sesuatu sangat sulit di raih ketimbang seorang mahasiswa lelaki yang aktif di organisasi. Setidaknya relasilah dapat dibangun dalam organisasi tersebut.

Sejauh ini masih kita dapati keenganan pada diri mahasiwa perempuan untuk terlibat penuh dalam organisasi. Banyak hal mengapa kondisi seperti ini terjadi, satu diantaranya adalah: system pendidikan yang mengkondisikan agar setiap mahasiwa harus menyelesaikan target tertentu dalam SKS, yang harus dicapai dalam waktu tertentu. Sehingga mahasiswa banyak disibukkan dengan tugas-tugas dan dan kewajiban lainnya, agar ia mendapat nilai yang baik dan lulus dengan waktu yang singkat.

Pada masa yang mendatang, kita semua berharap mahasiswa khususnya mahasiwi dapat lebih berperan dalam organisasi termasuk di dalamnya mau menempati kedudukan penting. Mahasiwa perempuan diharapkan terus membekali dirinya dengan pengetahuan dan kualifikasi perilaku perilaku yang terpuji agar dapat meraih posisi/kedudukan penting tersebut.

Hidup Mahasiswi!
Dewi Asmarita
(Ketua Biro Pengembangan Media Informasi dan Komunikasi HIMA MKP Universitas Karimun)

Read more »

Gerakan Baru ; Membentuk Tiang Negara Untuk Melahirkan Generasi Emas

Dalam kehidupan bermasyarakat, tentunya banyak hal yang selalu bisa menjadi alasan untuk diperdebatkan. Salah satunya adalah tentang peran perempuan. Secara kodrati, perempuan memang identik dengan perannya yang berada di balik layar atau di bawah peran para lelaki. Namun perlu kita pahami bahwa seks; yang secara kodrati dimiliki tiap manusia dan bersifat mutlak, berbeda dengan gender yang merupakan bentuk konstruksi sosial dari masyarakat sekitar.

Gender dipersoalkan karena secara sosial telah melahirkan perbedaan peran, tanggung jawab, hak dan fungsi serta ruang aktivitas laki-laki dan perempuan dalam masyarakat. Perbedaan tersebut akhirnya membuat masyarakat cenderung diskriminatif dan pilih-pilih perlakuan akan akses, partisipasi, serta kontrol dalam hasil pembangunan laki-laki dan perempuan.

Budaya yang mengakar di Indonesia kalau perempuan hanya melakukan sesuatu yang berkutik di dalam rumah membuat ini menjadi kebiasaan yang turun temurun dan sulit di hilangkan. Karena itulah muncul ideologi feminisme yang bertujuan untuk menyetarakan status laki-laki dan perempuan.

Perempuan di ibaratkan tiang negara, tanpa tiang negara akan jatuh. Salah satunya dalam hal perubahan sosial. Di era globalisasi ini, saya rasa sudah tidak jamannya lagi menimbang kemampuan seseorang berdasarkan jenis kelamin. Belum tentu para lelaki bisa lebih baik dari para wanita, begitu juga sebaliknya. Mereka memiliki porsi hak dan kewajiban yang seharusnya sama.

Perempuan sangat dibutuhkan kontribusinya di ruang publik agar kaumnya tidak lagi dipandang sebelah mata. Persepsi masyarakat tentang kaum perempuan tidak akan berubah tanpa adanya suatu gebrakan yang dilakukan oleh kaum perempuan. Mereka wajib membuktikan kemampuan dan memperlihatkan mereka demi tercapainya tujuan tersebut.

Hidup Mahasiswa!
Hidup Wanita!
Tri Minarni ( Pengurus Hima Akutansi, Fakultas Ekonomi, UIN-SUSKA )

Read more »

"Pesan Arwah" Ini Menurut Sahabat Fayz

Boleh jadi dasar pendidikan kita memang sama. Tetapi lingkungannya berbeda, mental kita pun niscaya akan berbeda. Sebab kita sudah bisa lihat hasilnya sekarang. Seorang yang dibesarkan di lingkungan lebih bersahaja, penuh tantangan, lebih keras, tentunya akan punya mental yang lebih kuat, serta lebih fleksibel. Kemudian sebaliknya, mereka yang dibesarkan di lingkungan yang biasa saja, yang minim tantangannya, sedikit pahitnya rasa kehidupan serta segala kemudahan yang di dapatinya. Akan melahirkan mental yang lemah, mudah mewek, milih-milih tingkat dewa dan tidak fleksibel dalam mengarungi hidup ini.

Read more »

3 Macam Sifat Mahasiswa Karimun

Saya bedakan mahasiswa dalam tiga tipologi, yaitu: Mahasiswa Aktifis, Hedonis, dan Akademisi. Berangkat dari aneka latar belakang sosial, kemandirian ekonomi, pendidikan dan kekayaan intelektual, dan ragam budaya yang berbeda-beda, secara alamiah akan membentuk watak dan kepribadian para mahasiswa baru. Namun, setelah menjajakan kaki diranah kampus yang dikenal dengan tradisi pendidikan yang kuat, idiologi yang mengakar, serta kritis, setidaknya sedikit menghentak kesiapan mahasiswa baru dilingkungan anyar mereka ini. Kebiasaan mereka di rumah, akan terkikis perlahan-lahan sebab mereka telah menemukan ruang baru dengan berbagai dinamika ke aku-an.

Ibarat peta, ragam dinamika kampus akan menuntun dan menawarkan pilihan bagi mahasiswa, mencari apa dan hendak kemana adalah mutlak bagi mereka. Dari tiga tipologi mahasiswa itu, mahasiswa akan bermetamorfosa sesuai dengan yang diinginkan, tumbuh berkembang menjadi aku-nya. Tak ayal, pilihan menjadi aktifis, hedonis, dan akademisi adalah warna tersendiri. Lalu, bagaimana gambaran dari tiga tipologi mahasiswa tersebut:

Mahasiswa Aktifis:
“Tidak aktif tidak asyik,” naluri mahasiswa adalah kritis terhadap lingkungan sosial, politik, budaya, dan ekonomi disekitar mereka, peka terhadap gejala-gejala yang timbul di lingkungan masyarakat dan negara. Tak dimungkiri, mahasiswa dengan tipologi ini rela bermandikan keringat hanya untuk berdemonstrasi menolak kebijakan pemerintah yang tak pro rakyat, melayangkan berbagai tulisan dan kritik lainnya, melakukan bakti sosial di masyarakat dan bejubel kegiatan lainnya. Sekilas, ini tipe ideal. Tapi mahasiswa aktifis, harus pintar membagi waktu dan mengatur jadwal kegiatannya supaya tak bergeser dari pesan Mama “Nak kuliah yang benar, cepat selesai dan baktilah pada masyarakat” alias aktif bisa, belajar harus.

Dari corak pemikiran mahasiswa aktifis, memang cenderung berapi-api, orasi berkoar-koar dan sangat bergairah. Apalagi jika lingkungan kampus juga sarat politik, maka mahasiswa aktifis berada dijalurnya, mereka tak hanya belajar teori tapi juga merangsek lebih dalam diruang praktik, ruang publik. Tapi, tak ada yang sempurna, realita yang saya saksiskan di lingkungan kampus sendiri, banyak mahasiswa aktifis yang senang berlama-lama kuliah, mengejar impian politik dan jabatan lainnya yang dianggap prestisius.

Fenomena lainnya, mahasiswa aktifis juga tak bersih dimata mahasiswa dan lingkungan sosialnya. terkadang, idiologi mereka juga sudah ditumpangi kepentingan elite politik dan kepentingan pribadi. Tak jarang, setelah mendapat posisi di kampus, tak ada aplikasi riil kegiatan yang mengakomodir kepentingan mahasiswa di kampus. Entahlah, dibalik lantangnya orasi dan semangat mengkritisi, ternyata masih banyak kesan negatif lainnya yang melekat pada sosok mahasiswa aktifis ini.

Mahasiswa Hedonis:
Salah satu tipe paling unik adalah tipe mahasiswa hedonis. Jangan salah kaprah, mahasiswa hedonis tak semuanya borju, yang pas-pasan kekuatan ekonominya pun ada yang buruk dalam golongan ini. “Orang Kaya sombong, wajar. Lah kalau orang miskin?” begitulah kira-kira banyak orang mengomentari mahasiswa tipologi ini. Selain itu, istilah lain dalam tren tipe hedonis adalah kupu-kupu (kuliah pulang-kuliah pulang), kunang-kunang (kuliah nagkring-kuliah nangkring), juga tak sedikit dari mereka yang menjadi shopaholic, hampir setiap tempat sudah di jambangi, untuk beli ini beli itu. Mulai dari Indo PN, Hawaii, pasar malam dan lain-lain

Memang tipe hedonis terlanjur dianggap jauh dari tradisi kampus, tapi inilah realitanya. Kebanyakan mahasiswa hedonis, kuliah hanya sekedar singgahan, tak peduli berapa banyak matakuliah yang mereka tinggalkan demi nongkrong bersama teman. Namun sekilas pengamatan saya, rata-rata mahasiswa hedonis berkeperibadian terbuka dan ekstrofet. Mereka cukup kreatif dalam hal tertentu, hobi otomotif, stylish, dan melek teknologi. Tak heran, selain dapat sokongan dana dari orang tua, mereka juga pandai mendulang uang.

Yaa, selalu ada kelebihan dibalik kekurangan. Secara prestasi akademik, tipe satu ini jauh dibawah mahasiswa aktifis dan akademisi tapi tingkat kreatifitas mereka boleh diadu, mungkin bisa satu level diatas kedua tipe lainnya.

Mahasiswa Akademisi:
Tak perlu membayangkan tipe mahasiswa satu ini. Tenang saja, tak semua kutubukuberkacamata dan culun. Di zaman serba maju ini, mahasiswa akademisi juga pandai memoles citra, mulai dari cara berbicara yang elegan, ilmiah dan cerdik, mereka juga cukup rapi. yaa seperti ungkapan “anda takkan bisa membuat kesan pertama untuk kedua kalinya,” jadi, kaum akademisi cenderung hati-hati dalam menciptakan tradisi, kesan terpelajar sudah tentu menjadi backgound mereka.

Mahasiswa akademisi lebih sering ke perpustakaan dari pada ke pasar swalayan, sering menggonta-ganti buku daripada ganti handphone, dll. Soal akademik, itu wilayah mereka, membaca buku dan mengelaborasi berbagai ilmu untuk suatu penemuan sudah menjadi ruh. Bergabung dalam kelompok diskusi ilmiah adalah wadah kegiatan mereka dimana pelbagai persoalan akademik akan tumpah-ruah disitu, diulas dengan tepat, dikritik secara tajam, dibincangkan, sampai diperdebatkan pun menjadi fenomena yang lazim.

Selalu ada target dari mata kuliah yang dipelajari pada setiap semester, idealnya mereka ingin mendapat nilai baik. Hitam di atas putih adalah keniscayaan, artinya; gemilang di forum harus dibuktikan dengan nilai ijazah yang baik. Intinya, khazanah kampus kental terasa dilingkungan mahasiswa akademisi.

Dari semua tipologi mahasiswa diatas, tak ada yang 100% sempurna, selalu ada celah untuk menjadi kalah. Mahasiswa aktifis lama dikampus, mahasiswa hedonis disorientasi pendidikan, mahasiswa akademisi cenderung ekslusif. Tapi kiranya, menjadi bagian dari tiga tipologi ini harus dinikmati, ditingkatkan nilai positifnya dari setiap tipe dan posisi. Hendak menjadi apa dikampus adalah hak perogratif anda. Satu pesan saya. Jadilah pemain bola atau jadilah apa kata hatimu.

Read more »

Memperingati Hari Sumpah Pemuda.

Jum'at ini kita pemuda indonesia mengenal sumpah pemuda dengan adanya semangat pemuda. Maka darah inipun bergetar ketika harinya telah tiba. Sejaralah yang membentuk semangat ini, pada hari dan bulan yang sama di tahun 1928, saat itu bara mulai memercik dan bermuara hingga kini dimana semangat kitapun berapi-api.

Lalu semangat kita untuk siapa? Dan dimana letak semangat anda jika belum tercapai?
Apakah hilang begitu saja?
Atau anda perlu menulisnya agar dikatakan pernah muda?
Atau anda tuangkan ke dalam nada, nada dalam pergelutan kepemudaan
Lihat fakta sejarah, kemerdekaan adalah cita-cita terbesar bagi pemuda. Imbasnya mereka di agungkan oleh bangsa.

Namun, semangat itu memudar. Mereka tengah dirusakkan dengan berbagai cara dan aturan. Jiwanya perlahan di hadapkan dengan setan. Butir-butir pancasila ingin dilenyapkan. Singkatnya negara dalam keadaan genting.

Untuk itu pemuda yang berintelektual, katakanlah kita bangga bagian dari mahasiswa. Seharusnya kita sadar dengan keterpurukan mayoritas kita di abad ini, sadar dengan pemuda desa yang belum sadar. Sadar dengan pemimpin kita yang belum tersadarkan. Sadar perang pemikiran di kota sedang terselubung.

Kita! Siswa yang tinggi derajatnya, mulia di mata Tuhan karena ilmunya, hebat pemikirannya, luas nalarnya, pedas opininya. Segeralah bawa angin perubahan di negeri ini, tidak terwujud tapi membekas. Jangan takut, estafet kita lakukan yang dibelakang siap menggantikan untuk peradaban. Jika tidak! Negeri sejuta peristiwa berdarah ini, akan punah bila diindahkan

Rudi Saputra | Isu SARA berbungkus kepentingan politik

Read more »

Perjuangan Tiada Akhir

Perjuangan bukan hanya persoalan berkorban jiwa dan raga untuk impian visi yang hendak dicapai. Jauh lebih luas lagi, perjuangan adalah soal rasa yang membuang ambisi, soal kepekaan yang menghilangkan ego dan apatisme, juga soal kemauan untuk terus hidup meski dirundung derita tiada akhir.
Kita harus yakin Tuhan pasti menjaga hamba-hambanya yang memiliki kemauan keras untuk selalu berjuang.

Salam pegelarakan
Humas pmii kab. Karimun (Aal Aulia)

Read more »

Opini ; Maraknya Pungli

Di masa-masa reformasi ini perubahan menjadi kata yang sering kita dengar dimana tuntutan perubahan sering disuarakan baik oleh individu, organisasi masyarakat, organisasi mahasiswa maupun oleh elemen masyarakat lainnya. Tuntutan perubahan sangat sering diarahkan kepada aparatur pemerintah menyangkut pelayanannya kepada masyarakat itu sendiri. Rendahnya mutu pelayanan publik yang diberikan oleh aparatur menjadi citra buruk pemerintah di tengah-tengah masyarakat. Memang inilah yang menjadi perhatian masyarakat saat ini.

Dunia birokrasi dinilai terlalu ironis sebab pelayanan terhadap masyarakat saat ini sangat kurang memuaskan. Masyarakat sering disepelekan dengan berbagai macam alasan. lantas siapakah yang menjadi pelayan masyarakat saat ini. Karena berbagai sumber masyarakat mengatakan bahwa pelayanan saat ini jauh dari kata memuaskan dan cenderung mengulur-ulur waktu. Terkadang ketika masyarakat ekonomi lemah dengan susah payah meninggalkan pekerjaan hariannya hanya ingin mengurus Surat menyurat, selalu saja ada alasan dari staf kantor bahwa pejabat terkait sedang keluar hingga urusan kembali terbengkalai.

Maka dengan otomatis masyarakat harus meninggalkan pekerjaan keesokan harinya untuk mengurus surat-menyurat yang mereka butuhkan. Maka dalam hal ini pastinya masyarakat akan kembali disulitkan. Inilah sebuah realitas yang saat ini masyarakat rasakan. Keangkuhan terkadang masih menyelimuti kinerja staf-staf instansi ketika melayani masyarakat. Apalagi masyarakat yang sedang membutuhkan pelayanan itu memiliki latar belakang orang yang tergolong dalam ekonomi lemah, pendidikan rendah.sudah pasti terlihat pola diskriminatifnya.

Praktek pungli masih saja marak terdengar meskipun pemerintah telah mengisntruksikan akan memberikan sanksi kepada pegawai yang melakukan praktek pungli. Maka dalam hal ini hendaknya jangan menutup mata serta perlu sekiranya ada penekanan dari kepala daerah terhadap bawahannya agar pelayanan yang diberikan untuk masyarakat semakin baik. Terutama dalam efisiensi kerja, ketepatan waktu dan perilaku pegawai terhadap masyarakat itu sendiri. Karena pemerintahan itu bertugas untuk melayani masyarakat.

Parizal
Ketum PC PMII Kabupaten Karimun

Read more »